Kendaraan ringsek tertimpa material longsoran di ruas jalan nasional
Sumbar, antanews. Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga diharapkan melakukan peningkatan terhadap ruas jalan Lubuk Alung-Padang Panjang ungkap Mahdiyal Hasan.
Hal ini sangat mendesak untuk segera dilakukan mengingat pada ruas jalan tersebut khususnya di Silaing sangat rentan dengan ancaman longsor.
Pada ruas jalan nasional ini telah beberapa kali terjadi longsor dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Sudah saatnya Ditjen Bina Marga melalui BPJN Wilayah Sumbar menginventarisir seluruh ancaman terhadap keselamatan dan nyawa pengguna jalan.
Pada ruas jalan nasional di Kawasan Lembah Anai ini, Kementerian PUPR diharapkan segera membangun dinding pengaman longsoran.
Sebab terjadinya longsor merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan dan kenyamanan serta keselamatan (nyawa) pengguna jalan nasional tersebut.
Kementerian PUPR diharapkan serius melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangannya, "Jangan tunggu ada korban jiwa baru melakukan penanganan".
Kasihan kita dengan kondisi pengguna jalan yang harus terjebak akibat adanya longsoran, sangat tidak terbayangkan kondisi psikis mereka saat terjebak longsor.
Adalah kewajiban Kementerian PUPR untuk menyediakan sarana dan prasarana jalan yang nyaman dan aman bagi rakyat yang telah menunaikan kewajiban membayar pajak.
Sebagai pembayar pajak, pengguna jalan nasional memiliki hak terhadap rasa aman dan nyaman serta selamat saat berkendara.
Kementerian PUPR diharapkan menugaskan pejabat-pejabat yang responsif dan aspiratif menyikapi informasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana jalan, sebut Mahdiyal.
Ditjen Bina Marga diharapkan memberikan penggantian terhadap kerusakan kendaraan yang tertimpa material longsor di ruas jalan nasional, sebab pada prinsipnya pengelola jalan bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat sebagai wajib pajak.
Terkait upaya penanganan peningkatan ruas jalan nasional yang rentan longsor ini, tidak satupun pejabat terkait di Kementerian PUPR berkenan menanggapi.
Dikonfirmasi melalui WAnya baik Kepala BPJN Sumbar (Syahputra A. Gani) maupun Dirjen Bina Marga terkesan alergi menanggapi kebutuhan rakyat ini. (***)