.jpeg)
Sumbar, antanews. Sehubungan dengan dugaan konspirasi pengaturan lelang di BP2JK Sumbar dan BWSS V Padang dibutuhkan sikap pro aktif Kejati Sumbar.
Hal ini diungkapkan oleh Mahdiyal Hasan SH terkait sikap jajaran BWSS V dan Kementerian PUPR.
Jika benar PPK bahkan Dirjen SDA Kementerian PUPR tidak menanggapi atau "bungkam", publik tentu saja boleh curiga konspirasi tersebut "memang terjadi".
Jika stakeholder terkait tidak merasa bersalah, tentu saja mereka akan memenuhi hak-hak publik terkait transparansi pelaksanaan proses lelang Batang Suliti dan Batang Sangir itu.
Sikap bungkam yang dipertunjukkan oleh PPK bahkan Dirjen SDA tersebut tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Menteri PUPR.
Jangan-jangan Dirjen SDA merestui konspirasi yang diduga terjadi di BP2JK Sumbar dan BWSS V Sumbar tersebut, namun tentu saja masih membutuhkan penjelasan dari Dirjen SDA.
Selain sikap tegas Menteri PUPR, juga diharapkan adanya sikap pro aktif Kejaksaan Tinggi Sumbar dan atau Jajaran Polda Sumbar demikian sebut Mahdiyal.
Sesuai kajian psikologi, jika segala sesuatunya dilaksanakan secara baik dan sesuai aturan, tentu saja penjelasan dapat disampaikan secara gamblang demikian Mahdiyal.
Sebagaimana diungkapkan sebelumnya terkait hasil lelang kegiatan Batang Sangir, saat ini sedang berproses di KPPU Wilayah 1 Medan.
Sementara terkait Batang Suliti belum terlihat kegiatan apapun, padahal pembatalan lelang (pertama dan harus diulang) disebut-sebut beralasan koofesien tenaga kerja dan peralatan dan pekerjaan harus dikebut.(Hnri)
Berita terkait : https://www.antanews.com/2022/04/padang-antanews.html?m=1