Padang, antanews. Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Paket I (Jalan Rawang) yang dilaksanakan oleh CV. Teknik Dirgantara berpotensi membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Demikian disampaikan Mahdiyal Hasan SH.
Pasalnya pekerjaan dibawah naungan Bidang Bina Marga PUPR Kota tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan dan banyak isu negatif.
Ironis, sebagaimana diberitakan oleh Media Investigasi Terpopuler di Sumatera Barat (GoAsianews) didepan Konsultan Supervisi dan pengawas lapangan Dinas PUPR Kota Padang, pihak rekanan (kontraktor pelaksana) leluasa menghampar aspal di atas lapisan sirtu bak lumpur karena digenangi air.
CV. Teknik Dirgantara terkesan dibackup penuh oleh Bidang Bina Marga dan konsultan supervisi PT. Triartha Nusa Engineering.
Kegiatan dengan nilai kontrak Rp. 2. 215 .391.274 ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.
Lebih lanjut Mahdiyal mengatakan, dikarenakan aspal yang dihampar diatas lumpur dan genangan air tentunya tidak akan berkualitas baik, solusinya adalah dilakukan pembongkaran kembali terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Akan tetapi terhadap Konsultan PT. Triartha Nusa Engineering dan Bidang Bina Marga PUPR Kota Padang dipandang perlu diberikan sanksi yang tegas.
Terhadap izin perusahaan konsultan PT. Triartha Nusa Engineering perlu dilakukan evaluasi disebabkan perusahaan diduga telah melakukan pembiaran terhadap pengaspalan CV. Teknik Dirgantara diatas lumpur yang digenangi air, ungkap Mahdiyal.
Disebabkan ada kesengajaan dan atau kelalaian konsultan dan atau Bidang Bina Marga melakukan pembiaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di atas genangan air.
Kondisi pembiaran kegiatan yang tidak sesuai aturan ini dan jika dibayarkan tentu saja merupakan preseden buruk bagi tata kelola keuangan.
Seharusnya Bidang Bina Marga melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas disaat APBD Kota Padang sedang kritis.
Pelaksanaan pekerjaan oleh OPD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tentu saja akan berdampak kepada citra Hendri Septa sebagai Walikota Padang.
Sementara itu pekerjaan yang sempat terhenti sangat membahayakan bagi pengguna jalan di ruas jalan yang sangat padat ini.
Disebabkan galian yang telah dilaksanakan pada ruas jalan akan dapat memicu timbulnya kecelakaan lalu lintas dan membahayakan bagi pengguna jalan.
Dikonfirmasi melalui selulernya Harisman Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Padang yang juga disebut-sebut sebagai "Kuasa Pengguna Anggaran/PPK" terkesan sengaja mengabaikan. (DT)