Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar saat bertemu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (dok. Internet)

Padang, antanews.
Ada dugaan bahwa Kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Tapan sarat nuansa KKN, untuk itu kita minta APH mengusut hingga tuntas, hal ini diungkapkan oleh aktifis anti korupsi Sumatera Barat Mahdiyal Hasan SH.

Dugaan tidak adanya dukungan quari yang valid saat proses lelang, terindikasi dengan saat ini perusahaan tengah kelabakan untuk mendapatkan material.

Bahkan berdasarkan informasi awal, rekanan pelaksana telah mundur di tengah perjalanan dan dilanjutkan oleh orang yang diduga memiliki kedekatan dengan oknum pejabat di BWSS V.

Untuk itu kita menduga terkait kegiatan senilai Rp. 22 M di BWSS V telah dikondisikan dari awal antara BWSS V dan BP2JK Sumbar, hal inilah yang kita harapkan untuk diusut secara tuntas oleh APH sebut Mahdiyal alumni Fak Hukum UNAND ini.

Sementara itu sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapan, Nelson Hasibuan kepala BP2JK Wilayah Sumbar tidak merespon terkait dugaan konspirasi di balai yang dipimpinnya.

Akibat tidak validnya dukungan quari dari awal, rekanan pelaksana diinformasikan sedang melakukan pendekatan dengan pemilik quari di Kawasan Air Haji.

Ironis berdasarkan sumber kita menurut Mahdiyal, batu yang ada di Air Haji ukurannya banyak yang kecil-kecil.

Jika pelaksana menggunakan material dari quari yang di Air Haji itu dipastikan pekerjaan berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis.

Dikarenakan banyaknya polemik terkait kegiatan BWSS V inilah, kita berharap peran serta aktif APH untuk mengusut secara tuntas dari proses lelang hingga pelaksanaannya.

Dikonfirmasi melalui aplikasi WAnya, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumateta V Dian Kamila terkesan enggan berkomentar, sementara itu PPK Kegiatan Eka mengatakan ada-ada saja berita dan mengatakan "Saya kurang tau kalau proses-proses lelang itu".

Selain berharap kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengusut secara tuntas, kita juga berharap keseriusan dirjen di Kementerian PUPR untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja oknum di BWSS V Padang, akhir Mahdiyal.(***)

 
Top